ORLA
Pemilu 1955
Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
ORBA
Dekrit Presiden 5 Juli 1959” yang isinya:
1.Pembubaran Badan Konstituante
2.Berlaku kembali Uud 1945 dan tidak memberlakukan UUDS
3.Pembentukan MPR dan DPAS
Pemilu di Indonesia
1955,
orba = 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,
1999, 2004, dan 2009.
Supersemar 11 Maret 1966
Berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Pemilu 1971
Partai Katolik, PSII, NU, Pramusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, PKI
Besar : Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu 1977-1997
Golkar
PPP : NU, Parmusi, Perti dan PSII
PDI : PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik dan Parkindo
urutan pemenang pemilu 1999
PDIP-Golkar-PPP-PKB-PAN
SOEHARTO dan Wapres :
Hamengkubuwana IX (73)
Adam Malik
Umar Wirahadikusumah
Soedharmono
Try Sutrisno
Bacharuddin Jusuf Habibie (98)
Revolusi Hijau:
a. Intensifikasi pertanian : usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan pancausaha tani.
b. Ekstensifikasi pertanian : usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak.
c. Diversifikasi pertanian : usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani.
d. Rehabilitasi pertanian : usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemampuan daya produkstivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
Deret ukur : Penduduk
Deret hitung : Hasil tani
Revolusi Agraria :
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Panca Usaha Tani :
a. pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varitas unggul;
b. pemupukan yang teratur;
c. pengairan yang cukup;
d. pemberantasan hama secara intensif;
e. teknik penanaman yang lebih teratur.
PELITA:
a. Pelita I (1 April 1969–31 Maret 1974) sektor pertanian dan industri dititikberatkan pada industri yang mendukung sektor pertanian.
b. Pelita II (1 April 1974–31 Maret 1979) sektor pertanian dan industri dititikberatkan pada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c. Pelita III (1 April 1979–31 Maret 1984) sektor pertanian dan industri
dititikberatkan pada pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
d. Pelita IV (1 April 1984–31 Maret 1989) sektor pertanian dan industri
dititikberatkan pada industri yang menghasilkan mesin-mesin industri baik
untuk industri berat maupun ringan.
e. Pelita V (1 April 1989–31 Maret 1994) sektor pertanian dan industri
diprogramkan untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang
menyerap banyak tenaga kerja, industri yang mampu mengolah hasil
pertanian dan swasembada pangan dan industri yang dapat menghasilkan
barang-barang industri.
f. Pelita VI (1 April 1994–31 Maret 1998) sektor pertanian dan industri
dititikberatkan pada pembangunan industri nasional yang mengarah pada
penguatan dan pendalaman struktur industri didukung kemampuan
teknologi yang makin meningkat.
REFORMASI
Yang diundang pada 19 Mei di Istana Negara:
Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Paramadina Nucholish Madjid, Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi, Sumarsono (Muhammadiyah), Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU
Menteri Yang meninggalkan Soeharto:
Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng.
Pengumuman pengunduran diri Soeharto tgl 21 Mei 1998
Ajudan Soeharto Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri).
Langkah perubahan Habibie : liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi.
Presiden & Wapres Reformasi :
Bacharuddin Jusuf Habibie (Reformasi Pembangunan)
Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz
Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla
Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono
KELEBIHAN PRESIDEN2 RI:
1. Soekarno:
Orangnya idealis dan berkemauan keras mewujudkan ideal2nya. Tapi cenderung terlalu idealis padahal untuk maju kadang-kadang perlu pragmatis sedikit.
2. Soeharto:
Karena berlatarbelakang anak Petani, mikirnya simpel: stabilitas>>>pertumbuhan>>>>pemerataan. Mungkin gak terlalu berhasil dgn pemerataan tapi sukses dengan stabilitas dan pertumbuhan.
3. Habibie:
Orangnya pintar dan lulusan Jerman pula. Kekurangannya, bikin keputusan mendadak seperti pada saat dia memutuskan Referendum Timtim.
4. Wahid:
Orangnya memang patut dibilang demokrat dan ada kemauan yg sungguh2 utk melaksanakan perubahan. Kekurangannya, kadang2 terlalu unpredictable (ganti2 menteri terus).
5. Megawati:
Kelebihannya utama ya orgnya bisa bikin simpati. Kekurangannya, kadang2 tingkah lakunya itu seperti dia "Tuan Putri". Kalah Pemilu gak mau ngaku dan gak mau ikut pelantikan.
6. Yudhoyono:
Berwibawa dan jujur adalah kelebihannya. suka ragu2
KRISIS-KRISIS awal reformasi :
1. KRISIS EKONOMI
Krisis moneter yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara sejak Juli 1997 berimbas juga ke Indonesia. Terjadinya krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia disebabkan antara lain :
• 1. melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika;
• 2. harga-harga barang yang melambung naik;
• 3. banyaknya kredit macet;
• 4. banyaknya bank-bank bermasalah yang dilikuidasi;
• 5. maraknya praktek KKN, dsb;
• 6. terjadinya penyimpangan pelaksanaan pasal 33 UUD1945;
• 7. adanya politik sentralisasi.
2. KRISIS POLITIK
Gejala yang mengarah pada terjadinya krisis politik berawal dari situasi politik yang semakin memanas, apalagi setelah pemilu 1997 dimenangkan kembali oleh Golkar sebagai single mayority dan dicalonkannya Presiden Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya banyak penyimpangan yang terjadi di bidang politik antara lain :
• 1. Demokrasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
• 2. Banyak anggota DPR/MPR yang lebih menekankan pada sistem keluarga (nepotisme);
• 3. Terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum, karena hukum dijadikan sebagai
pembenaran atas kebijaksanaan penguasa, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses
peradilan;
• 4. Orientasi politik pemerintahan orba yang lebih dekat dengan negara-negara barat.
3. KRISIS KEPERCAYAAN
• Berkembangnya praktek-praktek KKN dalam keanggotaan MPR & DPR, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan, dsb mengakibatkan rusaknya tatanan / sistem politik, perekonomian, hukum, ketidakadilan, dan semakin lebarnya jurang / kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga timbullah ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
• Itulah sebabnya dengan dimotori oleh civitas akademika kampus mereka berjuang untuk menggerakkan roda reformasi total di berbagai bidang.
Agenda Reformasi :
• adili Soeharto dan kroninya;
• amandemen UUD 1945;
• penghapusan dwi fungsi ABRI;
• otonomi daerah yang seluas-luasnya;
• supremasi hukum;
• pemerintahan yang bersih dari KKN.
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Persatuan Nasional)
• Langkah-langkah yang dilaksanakan Gus Dur antara lain :
- membentuk kabinet Persatuan Nasional tgl 28 Oktober 1999
- menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
- membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tujuan memperbaiki ekonomi Indonesia.
• Permasalah yang dihadapi masa Gus Dur antara lain :
- Warisan dari masa orde baru yaitu KKN, BPPN, BUMN, Pemilihan Ekonomi
- Inflasi JPS, disintegrasi, konflik antar umat, antar agama, penegakan hukum, HAM
• Selama memerintah Gus Dur dianggap mengeluarkan kebijakan yang sering kontroversial. Sehingga muncul memorandum I dan II dari DPR. Tanggal 23 Juli 2001 MPR memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presiden.
Masa Pemerintahan Megawati (Gotong Royong)
• Langkah kebijakan yang dilakukan sebagai berikut :
- Penundaan pembayaran utang Negara sebesar US $ 5,8 milyar (pada pertemuan Paris Club April 2002)
- Pemutusan hubungan kerja dengan IMF
- Pemulihan keamanan nasional, dengan tujuan menarik investor kembali, berhasil menaikkan perkapita
- Privatisasi BUMN antara lain menjual INDOSAT tahun 2003
- Perbaikan kinerja ekspor
- Pemberantasan korupsi
- Peletak dasar kearah demokrasi dengan jalan melaksanakan pemilu lembaga legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004.
Masa Pemerintahan SBY (Indonesia Bersatu)
• Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden yang ke 6 pada tanggal 20 Oktober 2004.
• Langkah kebijakan yang dilakukan antara lain :
- Penjadwalan ulang pembayaran hutang keluar negeri
- Peningkatan ekspor dan impor
- Pengurangan subsidi BBM
- Perpanjangan Status Darurat Sipil dan perundingan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia.
Kebijakan IPTEK VI 5 Sektor
1. Teknik Produksi
-Penguasaan proses produksi untuk memacu industrialisasi.
-Rencana produksi manufaktur progresif untuk jamin berhasilnya transformasi
teknologi.
-Penerapan standar mutu, peningkatan prestasi kerja dan budaya IPTEK.
- Menghasilkan barang dan jasa yang unggul dan berdaya saing kuat.
2. Teknologi
- Penguasaan teknologi dan rekayasa sebagai pemacu inovasi.
- Integrasi/penciptaan teknologi untuk produk baru.
- Keunggulan kompetitif barang dan jasa.
- Kerjasama multi disiplin.
3. Ilmu Pengetahuan Terapan
- Meningkatan penelitian & pengembangan.
- Pengembangan disiplin ilmu berpeluang unggul.
- Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga peneliti.
- Meningkatan dan mendayagunakan sarana dan prasarana litbang.
4. Ilmu Pengetahuan Dasar
- Mutu dan kemampuan SDM ditingkatkan.
- Dikembangakan landasan IPA, Sosial dan Humaniora.
- Sarana, prasarana dan penelitian ditingkatkan.
5. Kelembagaan
- Penataan pengelolaan, koordinasi, keterkaitan, etika profesi, penciptaan iklim
penelitian.
- Peningkatan peran masyarakat menunjang IPTEK.
- Kerjasama antar lembaga, antar peneliti.
- Peningkatan kelembagaan untuk kepentingan pembangunan.
- Kemudahan memperoleh hasil kegiatan IPTEK.
Reformasi Pembangunan
21 Mei 1998 - 26 Oktober 1999
B.J. Habibie
Persatuan Nasional
26 Oktober 1999 - 9 Agustus 2001
Abdurahman Wahid
Gotong Royong
9 Agustus 2001 - 21 Oktober 2004
Megawati Soekarnoputri
Indonesia Bersatu I
21 Oktober 2004 - 22 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono
Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009
"TAMBAHAN"
ORBA
TAP MPRS:
IV dan IX / 66 : Supersemar
XI / 66 : Pemilu
XII / 66 : Politik luar negeri
XX / 66 : Konstitusi Pancasila
XXV / 66 : Larangan komunis
XXXIII / 67 : Penyerahan kekuasaan
11-8-66 : Jakarta Accord
21-2-67 : Penyerahan kekuasaan
08-8-67 : ASEAN
Tritura :
- PKI, Dwikora, Harga
Trilogi pembangunan :
- Pemerataan pembangunan dam hasil2 yg menuju terciptanya keadilan sosial
- Pertumbuhan ekonomi yg tinggi
- Stabilitas nasional sehat dinamis
Delapan jalur pemerataan :
- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
- Rataan kesempatan peroleh pendidikan kesehatan
- Rata pembagian pendapatan
- Rata kesempatan kerja
- R sempatan berusaha
- R sempatan partisipasi dalam pembangunan
- R penyebaran pembangunan
- R peroleh keadilan
21-3-68 menyampaikan laporan di sidang V MPRS
Program Catur Karya Kabinet Dwidarma
- Baiki kehidpan rakyat, sandang pangan
- Pemilu (5 Juli 1968)
- o
- Melanjutkan perjuangan anti imperialism dan kolonialism
REFORMASI
UU:
No1/85 : Pemilihan Umum
No2/85 : Susunan kabinet, kedudukan tugas, wenang DPR
No3/85 : Parati Politik dan Golkar
No5/85 : Referendum
No8/85 : Tentang Ormas
No22/97 : Polri menlaksanakan tugas dg penilaian sndiri
No9/98 : Kemerdekaan menyampaikan pendapat
UUD 45 Pasal :
33 : Sumber daya alam milik rakyat
**-7-96 : Krisis Ekon Asia
BPPN (badan penyehatan bank Nas)
27-7-96 : Pertikaian Internal PDIP dipimpin Suryadi
**-10-96 : Kerusuhan Situbondo
**-12-96 : Tasikmalaya dan Sanggau (Kalbar)
1997 : Kerusuhan semakin parah (etnik, agama)
**-3-97 : Pemilu 97
15-1-98 : TTD 50 butir kesepakatan IMF
21-3-98 : Soeharto mengundurkan diri
22-3-98 : Kabinet reformasi pembangunan dibentuk
**-3-98 : Soeharto jadi presiden lg
1998 Krisis Moneter
5-5-99 : Polri memisahkan diri
12-5-98 : Kekerasan Trisakti (Elang, Heri, Hendri, Hafid)
13/14-5 : Kekerasan Jakarta, Soeharto KTT G-15 Cairo
21-5-98 : Pengunduran Soeharto
01-10-99 : Sidang Umum MPR
MPR : Amien DPR : Akbar Tanjung
21-10-99 : Pemilu 99
Urutan menang pemilu 97 : Golkar-PPP-PDI
4. KRISIS HUKUM
- Harusnya kehakiman terlepas dari kuasa eksekut
Harmoko : Pimpinan DPR menghimbau soeharto mundur
Sri Bintang Pamungkas (Mengkritik presiden > penjara)
Muchtar Pakpahan (Pemicu kerusuhan Medan)
MASA HABIBIE
Perbaikan perekonomian :
- Rekapitulasi bank
- rekonstruksi perekonomian Indo
- liquidasi bank bermasalah
- menaikkan nilai tukar rupiah
- mengimplementasikan reformasi ekonomi
REFORMASI BIDANG
1. Menyampaikan pendapat
2. Masalah Dwifungsi ABRI
3. Hukum
Lima sektor kebijakan kesejahteraan rakyat:
1. Perluasan lapangan kerja trus-menerus
2. Penyediaan barang kebutuhan pokok
3. Penyediaan fasilitas umum : rumah, air, listrik
4. Penyediaan fasilitas pendidikan
5. Penyediaan fasilitas kesehatan, klinik, dokter
sangat membantu
BalasHapus